Rapat pleno penetapan upah minimum provinsi (UMP) di Sulawesi Selatan telah memicu ketegangan yang tinggi. Berlangsung di salah satu hotel di Makassar, acara ini menarik perhatian banyak buruh yang berusaha untuk terlibat langsung dalam proses penetapan tersebut.
Sejumlah buruh dari berbagai organisasi berkumpul di sekitar lokasi acara, berusaha memaksa masuk ke dalam ruang rapat yang bersifat tertutup. Mereka merasa perlu untuk menyaksikan langsung hasil dari rapat yang dianggap sangat krusial bagi kehidupan mereka.
“Kenapa rapat ini ditutup? Ini bukan rapat khusus, buka pintunya!” seru salah satu buruh yang telah berdiri di depan pintu selama beberapa waktu. Suasana semakin memanas ketika mereka merasa diabaikan oleh pihak penyelenggara.
Ketegangan di Pintu Masuk Rapat Pleno UMP Sulsel
Ketegangan semakin meningkat saat salah satu pegawai Dinas Ketenagakerjaan mencoba berkomunikasi dengan para buruh. Ia meminta agar mereka tetap tenang dan tidak memaksa masuk ke dalam ruang rapat, namun permintaan itu tidak digubris.
Sementara itu, para buruh terus menuntut dibukanya pintu agar mereka bisa mengetahui hasil rapat pleno yang dinilai sangat vital bagi mereka. Jeritan dan teriakan itu menggema di tempat acara, menciptakan suasana yang tegang.
“Buka sedikit saja pintunya,” tuntut mereka, menegaskan bahwa hasil rapat akan berdampak langsung pada kehidupan mereka. Upaya komunikasi antara buruh dan pihak Dinas Ketenagakerjaan berlanjut dalam situasi penuh emosi ini.
Proses Komunikasi yang Menegangkan
Dalam upaya meredakan ketegangan, pegawai Dinas Ketenagakerjaan kembali meminta agar buruh bersabar. Mereka menjelaskan bahwa pembicaraan dalam rapat tersebut membutuhkan konsentrasi dan tidak ingin terganggu oleh kerumunan di luar.
Namun, penjelasan itu tidak menyurutkan semangat buruh untuk menyaksikan langsung hasil akhir rapat. Mereka tetap menunggu dengan sabar, berharap ada titik temu dalam isu yang sangat mereka pedulikan.
Akhirnya, setelah beberapa waktu negosiasi dan komunikasi antara kedua belah pihak, pintu rapat pun dibuka sedikit. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi tindakan yang dapat merugikan semua pihak.
Hasil Rapat Pleno dan Harapan Buruh
Walau akses terbatas, setelah pintu dibuka, buruh mendengarkan sejumlah informasi yang disampaikan dalam rapat pleno. Mereka sangat berharap untuk mendapatkan keputusan yang adil terkait UMP yang akan diberlakukan, khususnya tahun 2026 mendatang.
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sulsel, Jayadi Nas, ini melibatkan pihak pengusaha dan dewan pengupahan. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai keputusan yang saling menguntungkan.
Sambil menunggu hasil akhir rapat, buruh tetap bertahan di lokasi dengan harapan besar bahwa suara mereka akan didengar. Keberadaan mereka di tempat itu mencerminkan keteguhan niat untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka.
