Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyatakan keprihatinan terhadap wacana evaluasi pemilihan kepala daerah yang direncanakan untuk dialihkan dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui DPRD. Ia menilai bahwa langkah ini bisa merusak kemajuan demokrasi yang telah dicapai Indonesia dan harus lebih dikaji secara serius agar tidak kembali pada praktik yang tidak efektif.
Said Abdullah menekankan pentingnya melindungi kemajuan demokrasi yang telah dibangun selama ini. Ia mengingatkan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses pemilihan langsung yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam menentukan pemimpin daerah mereka.
Menurutnya, keputusan untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah tidak hanya gegabah tetapi bisa merugikan masyarakat. “Kita sudah sejauh ini, tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang, atret,” ungkapnya saat menghadiri Konferensi Daerah PDIP di Surabaya.
Pilkada Langsung Sebagai Indikator Kemajuan Demokrasi
Said berpendapat bahwa pilkada langsung merupakan bagian integral dari proses pendewasaan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dilibatkan langsung dalam memilih pemimpin mereka, sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik secara keseluruhan.
Ia juga mencatat bahwa mekanisme pilkada langsung memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik daripada pemilihan tak langsung. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pemimpin yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita tidak boleh membiarkan kemajuan ini terhambat dan kembali ke sistem yang mungkin lebih menguntungkan segelintir pihak,” tambahnya. Wacana pengembalian ke sistem pilkada tidak langsung perlu dibahas lebih mendalam, agar semua kelebihan dan kekurangan dapat dipahami dengan baik.
Anggaran Politik dan Biaya Pilkada
Salah satu alasan yang sering digunakan untuk mendukung wacana pemilihan tak langsung adalah tingginya biaya politik dalam pilkada langsung. Said menyoroti bahwa alasan ini tidak bisa menjadi satu-satunya penentu untuk kembali ke sistem lama.
Ia mempertanyakan apakah pemilihan melalui DPRD benar-benar lebih murah dan bebas dari masalah biaya. “Kaji secara mendalam, jangan sampai hanya melihat dari satu sudut pandang saja,” ujarnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat.
Said juga mencatat bahwa biaya tinggi dalam politik bukanlah masalah yang terletak pada sistem pemilu semata, melainkan pada bagaimana partai politik melakukan edukasi kepada pemilih. Tanpa pemahaman yang baik, masyarakat mungkin terjebak dalam praktik politik yang tidak sehat.
Pendidikan Politik dan Kesalahan Sistem
Said mengingatkan bahwa masalah fundamental dalam demokrasi bukanlah terletak pada pilihan sistem, tetapi bagaimana kualitas pendidikan politik disampaikan kepada masyarakat. Ia mengangkat pentingnya edukasi politik untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan memahami konsekuensi dari pilihan mereka.
“Politik uang dan praktik-praktik yang merugikan lainnya harus dihapuskan. Itu adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk partai politik,” tegasnya. Masyarakat perlu diajarkan bahwa keterlibatan mereka dalam pemilihan adalah bagian dari hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.
Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya edukasi politik, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi pengawas dalam proses demokrasi. Hal ini akan memberikan tekanan positif terhadap partai politik untuk terus berbenah.
Reaksi Dari Partai Lain dan Evaluasi Pilkada
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa pilkada langsung yang telah berlangsung sejak tahun 2005 perlu dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas sistem demokrasi. Ia menilai bahwa ada banyak elemen dalam praktik pemilihan yang tidak produktif dan perlu diperbaiki.
“Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif. Kita akan evaluasi,” ungkap Cak Imin dalam Musyawarah Wilayah PKB di Surabaya. Wacana ini juga diharapkan menjadi perhatian di kalangan partai-partai lain untuk menciptakan sistem yang lebih baik.
Dengan lebih banyak partai yang menyadari hal ini, diharapkan ada pembicaraan yang lebih serius tentang bagaimana perbaikan sistem pemilihan dapat dilakukan. “Evaluasi ini penting untuk perbaikan dan kemajuan demokrasi,” katanya menegaskan komitmen terhadap peningkatan sistem demokrasi di Indonesia.
